Budiman yang Realistis

Kecenderungan Politik Sepanjang Tahun 2004

Tanggal :	03 Mar 2005
Sumber :	Prakarsa Bali

Prakarsa Rakyat - Indonesia, Kekalahan Blok Demokrasi Dalam Pentas Politik Nasional Sepanjang tahun 2004 rakyat Indonesia terlibat langsung dalam politik elektoral untuk memilih anggota legislative di DPRD, DPR, DPD dan memilih secara langsung untuk pertama kalinya seorang presiden sebagai pimpinan eksekutif negara.

Dari pemilihan legislatif terjadi tiga kecenderungan utama;

Pertama, munculnya Partai Golkar sebagai partai pemenang pemilu legislaif untuk mendapatkan kursi di DPR dan DPRD diberbagai kota. Partai pemerintahan Megawati, PDIP teryata mengalami kekalahan ketika diberi kesempatan untuk berkuasa.

Kedua, munculnya kekuatan elektoral baru yang dipimpin oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan suara signifikan, bahkan melewati PAN, pimpinan Amien Rais.

Ketiga, tingginya angka Golongan Putih (Golput) diluar prediksi banyak pihak yang menduga hanya dibawah 5 epersen, tapi pada kenyataannya jumlahnya mencapai hampir sekitar 20 persen dari total pemilih.

Dalam Pemilihan presiden juga terjadi dua kecenderungan utama;

Pertama, gagalnya kekuatan reformis politik elektoral untuk mempertahankan supremasi sipil dalam pimpinan eksekutif negara paska tumbangnya kediktatoran Jendral Besar Soeharto. Partai-partai reformis semacam PDIP dan PAN terbukti gagal memberdayakan konstituen dan kesempatan politik yang diberikan untuk terus mendorong konsolidasi demorkatis, tapi malah sebaliknya dihancurkan oleh pembusukan internal dan kinerja para pimpinanya yang tidak populis dan kurang memihak kepentingan rakyat. Bahkan banyak para pimpinan PDIP di daerah-daerah yang terlbiat dalam berbagai skandal korupsi. Struktur dan alat politik elektoral dalam partai-partai reformis terbukti hanyakah partai mobilisasi suara untuk momentum belaka, bukan sebuah partai yang teroganisir baik dan mempunyai keterikatan yagn programatik.

Kedua; politik elektoral terbukti lebih berhasil menggkonsolidasikan kekuatan residu orde baru untuk melakukan revitalisasi politik dengan menaikan figure Jendral Soesilo Bambang Yudoyono sebagai ‘citra alternatif’ untuk membawa kekecewaan rakyat akan pemerintahan Megawati untuk memenangkan SBY dalam dua tahap pemilihan presiden. Kemenangan SBY ini menurut MT Arifin, seorang pengamat militer, kemungkinan besar juga terkait dengan dukungan dari TNI kepada SBY. Sepertinnya terjadi suatu ‘konsolidasi tertutup’ yang mengarahkan politik TNI secara ‘diam-diam’ untuk mendukung SBY, meskipun secara formal Pangab Jendral Indrianto mengatakan TNI akan bersikap netral. Kemenangan ini merupakan suatu titik balik dari perjalanan kepemimpinan sipil paska Soeharto.

Dan ironisnya, kekuatan politik moral semacam PKS tenyata terlibat dalam proses ini dengan mendukung SBY secara organisasional, bukannya mendukung blok politik kaum sipil yang berporos pada pencalonan Megawati Soekarnoputri. Kejadian ini menunjukan bahwa perebutan kekuasaan politik telah menjebak partai ini pada pragmatisme politik yang tidak beda dengan partai-partai lainnya.


[b/]Kecenderungan Gerakan Masyarakat Sipil [b/] Demokratis

Sistem politik yang demokatis belum tentu menghasilkan pimpinan pemerintahan yang baik dan ideal. Indonesia sendiri tampaknya menghadapi dilemanya sendiri dengan transisi demokrasi yang sedang berlangsung.

Pemilihan presiden langsung memang membuat siapapun presiden yang terpilih akan mempunyai legitimasi yang kuat, ketimbang politik dagang sapi di DPR/MPR seperti pemilihan presiden sebelumnya. Namun sistem yang baik ini, sayangya tidak diikuti dengan pilihan-pilihan ideal yang lebih baik dari kualitas sebelumnya.

Menangnya mesin politik Orba Partai Golkar dalam pemilu legislative, bercokolnya residu orba di DPD dan menangnya mantan jendral militer Orba dalam perebutan kursi presiden menunjukan bahwa transisi demokrasi gagal menciptakan alternatif politik atau pimpinan yang lebih baik bagi rakyat—bahkan mungkin bagi ruang demokrasi itu sendiri kelak. Bandul politik semakin menguntungkan kekuatan orde baru yang berporos pada Partai Golkar dan mantan militer yang dijaman orba menjadi pelaku utama pelanggaran Ham.

Menyikapi pemilihan Capres pada bulan Juli 2004 kekuatan demokrasi yang lemah dan berserak seperti mendapatkan pukulan telak, bahwa mereka kini dihadapkan pada pilihan-pilihan ‘buruk’ dan ‘paling buruk’. Memilih antara poros politik dengan track demokratis yang pas-pasan macam pasangan Mega-Hasyim dan Amien-Siswono atau memilih poros politik yang mempunyai ‘kemungkinan membahayakan proses transisi demokrasi kedepan’ dengan naiknya kandidat mantan militer seperti Wiranto dan SBY.

Tidak adanya kekuatan ‘politik sipil jalan ketiga’ dipolitik arus atas membuat gerakan masyarakat sipil demokratis seperti terbelah dalam berbagai strategi atau respon untuk menghadapinya—bahkan terkesan bingung sendiri.



[b/]Respon 1: Ikut Bermain Dalam Sistem Politik [b/]

Memberikan Dukungan Kritis Pada Capres
Sikap yang paling realistis melihat kelemahan subyektif kekuatan demokratis adalah menerima kenyataan politik yang ada dan berbuat ‘semaksimal’ mungkin dalam permainan politik arus atas yang sedang berlangsung.

Asumsi dari aktivis yang mengambil sikap ini adalah tidak punya pilihan lain dalam politik arus atas untuk ‘melindungi demokrasi’ yang sedang dipertaruhkan melawan kandidat mantan militer. Munir salah seorang aktivis Ham penggerak Kontras yang mendukung capres Amien Rais mengatakan alasannya mendukung Amien Rais.

"Saya orang yang mengambil sikap politik, karena saya tidak melihat kompetisi politik Indonesia hari ini sebagai kompetisi memilih yang terbaik, tapi saya masih melihat kompetisi politik Indonesia memilih orang yang paling tidak punya ancaman terhadap demokrasi. Kita tidak terlalu banyak punya pilihan. Dengan pilihan ‘yang tidak banyak’ tersebut Munir menambahkan bahwa “komitmen saya adalah komitmen politik demokrasi. Dan saya memilih ini dalam rangka melindungi demokrasi di Indonesia." (Wawancara Radio Nederland, 23 Juni 2004).

Sikap memberikan ‘dukungan realistis’ atas pilihan politik elektoral juga dilakukan oleh Budiman Sudjatmiko, mantan Ketua Umum PRD yang kini sedang bertapa mendapatkan gelar MA di Cambridge, Inggris. Budiman tidak secara terbuka menyatakan memberikan dukungan pada pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, tapi ia hanya memberikan suatu ‘isyarat’ bila harus berkompetisi dengan kandidat lainnya, apalagi yang mantan militer maka track record Megawati dan hasyim Muzadi lebih unggul. Atau dengan lugas ia mengatakan yang penting sekarang ini bukanlah siapa yang akan dipilih, tapi siapa yang harus dikalahkan lebih dahulu dalam perspektif demokrasi kedepan. (Bisnis Indonesia, Kamis, 24/06/2004).

Sikap yang sama juga terjadi di Bengkulu ketika gerakan social yang ada memberikan dukungan kepada Amien Rais dalam pemilihan presiden tahap pertama, dan memberikan dukugnan pada Megawati pada tahap pemilihan kedua.

[b/]Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah[b/]
Sistem politik Indonesia yang baru telah mengubah MPR kedalam sistem bikameral yang terdiri dari anggota DPR yang mewakili Parpol dan anggota badan Senat yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dari jalur non-partisan.

Perebutan kursi DPD ini telah mendinamisir politik lokal dan mengintegrasikan strategi gerakan social di tingkat lokal untuk berpartisipasi dalam politik elektoral. Di Bengkulu, Jawa Tengah, DKI Jakarta, NTT, Maluku para aktivis demokrasi dan gerakan sosial mencalonkan dirinya untuk memenangkan kursi DPD.

Pemilihan kursi DPD telah mentransformasi strategi gerakan social untuk ikut bermain dalam ruang politik elektoral seperti lazimnya pekerjaan partai politik. Terlepas dari hasil beragam yang didapat oleh para aktivis demokrasi diberbagai daerah, momentum ini telah memberikan sebuah perpektif baru, bahwa gerakan social tidak lagi mentabukan ‘perebutan kekuasaan politik’ didalam sistem yang ada. Suatu strategi perjuangan yang baru muncul dalam momentum elektoral 2004 lalu.

Dari pengalaman pemilihan DPD tersebut kasus Bengkulu menjadi sebuah contoh keberhasilan yang mengejutkan. Dengan dukungan dari gerakan tani, nelayan, pedagang kecil dan kantor bantuan hukum progresif, Muspani SH berhasil memenangkan sebuah kursu untuk DPD dari Bengkulu. Kemenangan ini bukanlah sekedar kareena momentum tapi karena ada basis gerakan sosial yang dikonsolidasikan dan dipersiapkan dengan rapi untuk kemenangan tersebut.


[b/]Menawarkan Poros Politik Baru [b/]

Kecewa atas berbagai parpol dan para capres yang ada berbagai kelompok dan lingakaran aktivis mereponnya dengan mencoba menawarkan ‘ poros politik alternatif” dari yang cair macam Aliansi Oposisi pimpinan Cak Nur hingga ‘poros radikal’ macam Barisan Oposisi Bersatu (BOB) yang dibidani PRD dan jaringannya. Sedangkan jalan tengah yang tidak mau masuk dalam ‘lingkaran oposisi elitis’ macam Cak Nur atau oposisi radikal macam PRD juga berinisiatif membangun Forum Sosial Jakarta.

Inisiatif Cak Nur untuk membangun ‘gerakan moral’ poros politik alternatif melahirkan kelompok Aliansi Besar Untuk Perubahan dengan deklrator ‘aktivis pelangi’ yang mempunyai latar belakang politik yang sangat beragam. Nurcholish Madjid mengatakan pemilu kali ini mungkin akan berhasil secara prosedural tetapi substansinya mungkin akan gagal. Namun melihat banyaknya kepentingan dan orang-orang yang diragukan komitmennya untuk demorkasi yang masuk kedalam aliansi ini, sangat meragukan bahwa opisisi yang akan dibangun Cak Nur ini akan menjadi kekuatan riil.

Pengelompokan kedua yang berupaya menawarkan poros politik alternatif adalah deklarasi Barisan Oposisi Bersatu (BOB) menjelang pencoblosan pemilu 5 April 2004 lalu. Kelompok ini dipelopori oleh PRD dan jaringanya dan tampaknya berupaya menjaring ‘ketidak puasan elektoral rakyat’ menjadi suatu gerakan politik alternatif. Barisan Oposisi Bersatu terdiri dari sejumlah elemen gerakan demokratik FNPBI, PRD, Pijar, FPDRA, HMI MPO, LMND, JMD, dan Barisan Miskin Kota. BOB secara tegas menyatakan penolakannya pada kaum reformis gadungan dan mengusulkan pembentukan Pemerintahan Persatuan Rakyat.

Menurut BOB Pemilu 2004 nanti tak akan mampu menyelasaikan persoalan – persoalan rakyat, oleh karena itu yang di butuhkan adalah Pemerintahan Persatuan Rakyat, hasil dari koalisi gerakan rakyat yang konsisten.

Pengelompokan ketiga untuk menawarkan poros alternatif adalah suatu aliansi luas yang diprakarsai oleh Romo Sandyawan dari gerakan Ciliwung Merdeka. Aliansi ini diikuti oleh 65 lembaga dan puluhan individu yang menyatakan dukungannya untuk bergabung dalam payung aliansi “Forum Sosial Jakarta”.

Dalam platformnya aliansi ini mengusung apa yang disebut “Sepuluh Agenda Rakyat untuk Meraih Keadilan” sebagai ‘program bersama’ yang akan disosialisasikan seluas mungkin kepada berbagai unsur gerakan social-politik dari yang radikal hingga moderat. “Kini saatnya seluruh komponen gerakan pro demokrasi dan keadilan kembali menyatukan langkah dan kekuatan.“

Legitimasi moral Romo Sandyawan nampaknya magnet utama yang menyebabkan aliansi ini dengan cepat terbentuk dan mendapatkan dukungan luas yang terus bertambah hingga deklarasi berlangsung.
Menuntut Kontrak Politik Dengan Agggota DPRD Terpilih

[b/]Menuntu Kontrak Politik [b/]

Bulan September 2004 juga diwarnai dengan berbagai demonstrasi diberbagai kota diseluruh Indonesia. Motor utama dari aksi-aksi tersebut adalah gerakan mahasiswa, baik yang mempunyai wadah nasional seperti BEM dan KAMMI, juga atas inisiatif kampus-kampus lokal atau komite aksi ditingkat lokal. Tuntutan para demonstran mencakup; 1) menolak anggota DPRD yang mempunyai masalah dengan hukum terutama terlibat dengan kasus korupsi. 2) menuntut diadakan kontrak politik antara anggota dewan terpilih dengan rakyat.


[b/]Respon 2: Menolak Berpartisipsi Dalam Momentum Politik elektoral [b/]

[b/]Memilih Golput [b/]

Sikap keras diberikan oleh berbagai elemen gerakan ekstra parlementer yang menganggap pilihan-pilihan capres yang ada tidak akan membawa perubhan dan keuntungan bagi rakyat, karena itu taktiknya adalah dengan menolak memberikan dukungan pada kandidat capres yang ada. Sikap ini bahkan juga berkesan melangkah lebih jauh lagi dengan ‘tidak percaya dengan sistem elektoral perwakilan ‘ itu sendiri.

BEM se-Indonesia menyatakan menolak terhadap capres/cawapres yang akan mengikuti Pemilihan Presiden 2004 pada bulan Juli 2004 nanti, karena semua capres/cawapres itu tidak berpihak kepada rakyat. Menurut BEM Pemilu 2004 merupakan sebuah proses demokrasi palsu yang menghasilkan sebuah hasil yang tidak signifikan terhadap perubahan bangsa.

KAMMI dalam pernyataan sikapnya menolak untuk memilih seluruh kandidat, sebab “belum ditemukan profil ideal dan model kampanye yang elegan dari kandidat presiden/wakil presiden yang ada.” Dengan penolakan tersebut KAMMI secara terbuka menyatakan dirinya “sebagai kekuatan oposisi extra parlementer demi cita-cita terwujudnya visi dan agenda reformasi.” (Pernyatan Sikap Politik KAMMI Pada Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2004. Jakarta, 30 Juni 2004)

Sementara Front Mahasiswa Nasional melihat tidak ada perbedaan signifikan diantara semua kandidat capres yang akan membawa perubahan pada nasib rakyat. Dari analisa seperti itu FMN menyimpulkan “ Tidak Mempercayai Pemilu Pilpres 2004 akan melahirkan pemerintahan demokratis dan menyelesaikan problem-problem rakyat.” Karena itu FMn menyerukan untuk “Tidak memilih pada Pemilu Pilpres 2004”. Sebagai alternatif, FMN justru menyerukan pembangunan “front luas luas anti Orba dan Neo Orba.” (Pernyataan Sikap FMN. Sikap Atas Pilpres 2004. Mataram, 26 Juni 2004).

Posisi GOlput juga diambil oleh 158 organiasi yang menghadiri Musyawarah Nasional Masyarakat Sipil di Jakarta. Koalisi ini menyatakan tidak percaya kepada dua pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Dalam pernyataannya dikatakan "Kami mengakui sebagai kekuatan masyarakat sipil kami telah gagal mendorong terwujudnya agenda reformasi sehingga para capres yang tampil adalah mereka yang tidak tampil merepresentasikan masyarakat sipil." (KCM, 26/08)

[b/]Merebaknya Isu Anti Militerisme [b/]

Sepanjang tahun 2004 juga ditandai dengan meningkatnya suhu gerakan anti militerisme dan kandidat capres berlatar belakang militer di berbagai kota. Pendukung utama isu ini tak pelak lagi adalah berbagai komponen gerakan mahasiswa yang sejak awal reformasi selalu konsisten memasang badan dan menjadi martir melawan militerisme.

Luasnya geografi aksi dan kelompok mahasiswa yang terlibat menunjukan bahwa gerakan mahasiswa dapat bersatu dengan cepat dalam platform ‘anti militerisme’. Gerakan ini mencuat dengan cepat karena munculnya tiga momentum yaitu; Pertama, kasus pemukulan mahasiswa UMI di Makkasar oleh polisi dan disiarkan oleh SCTV secara nasional, yang kemudian meluas menjadi aksi-aksi solidaritas ‘anti militerisme’ Kedua, lolosnya jendral (purn) Wiranto sebaga kandidat Capres dari Partai Golkar dan majunya jendral (purn) Susilo Bambang Yudoyono sebagai kandidat presiden dari Partai Demokrat. Ketiga; Pembahasan draft RUu TNI di DPR RI.

Sepanjang tiga bulan terakhir berbagai elemen gerakan mahasiswa nasional seperti KAMMI, BEM, LMND, FMN, IMM dan berbagai komite aksi lokal tidak kenal lelah menentang kandidat mantan militer dan kebangkitan militerisme. Aksi ini bukan hanya terjadi dikota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Medan, bahkan meluas kekota-kota kecil seperti Cianjur, Bogor, Cirebon, Pekalongan, Salatiga, Purwekerto, Madura, Jambi, Bengkulu, Lampung, NTB, NTT, Makassar, Palu, Manado, Kendari, Bali, Banjarmasin, Pontianak bahkan hingga ke Ternate.

Isu anti Militerisme juga merebak sehubungan dengan pembahasan RUU TNi di DPR RI. Sejak DPR membahas dan berniat mengesahkan RUU TNI reaksi keras dilakukan oleh berbagai aktivis gerakan Ham, demokrasi, intelektuil, gerakan mahasisiwa, organisasi rakyat diberbagai penjuru Indonesia. Di Jakarta sekitar 82 ornganisasi membentuk Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil (KUKSM).

Dalam seruanyya dikatakan “ Menolak RUU TNI yang sedang dibahas di DPR karena substansi didalamnya akan menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan proses demorkatisasi, dimana fungsi social dan politik (Dwifungsi TNI) dalam kaitannya dengan Koter dan fungsi kekaryaan, akan dipemanenkan dan dilegalkan”. Aliansi yang cukup luas juga terbentuk dan menamakan dirinya Barisan Oposisi Rakyat. Barisan ini merupakan gabungan dari beberapa elemen, di antaranya Ikatan Putra Nahdlatul Ulama (IPNU), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Komite Mahasiswa Antikorupsi, dan berbagai ormas pemuda dan mahasiswa. Demonstrasi yang cukup besar juga dilakukan di DPR RI oleh Aliansi Anti Militerisme yang terdiri dari unsur mahasiswa radikal seperti Forum Kota, Rakyat Timur Bergerak, Front Nasional, Markas, Forum Peduli Untar dan Amanad Universitas Bung Karno.
Semua aksi-aksi anti militerisme dan capres militer tersebut merupakan sebuah tabungan politik yang akan sangat berguna bila hasil paling jelek harus ditelan dalam pemilu capres yaitu terpilihnya seorang presiden dengan latar belakang militer.

Pencarian Makna Kiri Tengah

Budiman Sudjatmiko
Pencarian Makna Kiri Tengah

SECARA fisik, Budiman Sudjatmiko tidak berubah. Ia tetap kurus, berwajah tirus. Penampilan pria berkacamata ini masih tetap sederhana. Budiman, 33 tahun, tak lagi terlibat ingar-bingar politik di Indonesia. Memang, sejak dua tahun silam, ia ''pensiun'' sebagai Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Sudah setahun lebih Budiman belajar di School of Oriental and African Studies, Universitas London, Inggris. Tapi, ia mengaku tak pernah absen memantau perkembangan politik di Indonesia. Kala bertemu dengan wartawan GATRA, di sebuah kafe pinggiran kota London, medio Juni lalu, ia lebih senang ngobrol soal politik. ''Saya lagi membangun jaringan politik di sini,'' katanya.

Selain kuliah, Budiman mengisi waktu luangnya dengan menonton film, musik, dan drama. Ia sempat bergabung dengan para demonstran menentang serangan koalisi Amerika Serikat-Inggris terhadap Irak. Tentu, aksi ini tak bisa disamakan dengan aktivitasnya saat menggalang gerakan massa pada awal 1990-an di Indonesia.

Budiman lahir di Desa Pahonjean, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Masa kecilnya dihabiskan di desa ini. Baru pada usia tujuh tahun ia pindah ke Bogor, Jawa Barat, mengikuti orangtuanya. Sebelumnya, ia dibesarkan kakek dan pamannya. Budiman yang akrab dipanggil ''Iko'' ini terbilang kutu buku. Sejak SMP, ia akrab dengan pemikiran Bung Karno. Inilah fase awal kesadaran politiknya terbangun.

Selepas SMA, Budiman melanjutkan ke Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia pun makin hanyut dengan berbagai aktivitas di kampus. Ia sering bolos kuliah hanya untuk berdiskusi seputar teori gerakan mahasiswa, petani, dan buruh. Ia juga penggerak massa. Antara lain, menggalang aksi penggusuran tanah di Kedungombo.

Aktivitas itu, apa boleh buat, membuat kuliahnya keteter. Cuma bertahan dua semester. ''Ini konsekuensi pencarian makna hidup,'' kata Budiman. Namun, ia tak pernah berhenti menggerakkan kekuatan rakyat. Misalnya, pada 1994, didirikanlah Persatuan Rakyat Demokratik (PRD). Budiman duduk sebagai ketua seksi acara.

Ternyata, perjalanan PRD --kala itu dipimpin Sugeng Bahagijo-- dianggapnya melenceng dari garis organisasi. Maka, untuk menyelamatkan PRD, Budiman membentuk komite penyelamat organisasi. Dua tahun kemudian, ia mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik di Jakarta.

Manifesto PRD Budiman itu, antara lain, berisi tuntutan pencabutan dwifungsi ABRI, Undang-Undang Subversif, serta mendesak MPR untuk melakukan sidang istimewa menuntut pertanggungjawaban Presiden Soeharto. Hampir tiada hari yang tak dilewatkan PRD untuk melawan pemerintah.

Gebrakan itu dibayar mahal. Pemerintah memberangus PRD. Bahkan, kala peristiwa 27 Juli 1996 meledak, Budiman dituding sebagai dalang. Kerusuhan ini sendiri berawal dari keberhasilan Megawati Soekarnoputri menduduki Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI), menggusur kepemimpinan Soerjadi yang didukung pemerintah.

Pagi itu, 27 Juli 1996, kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, diserbu massa pendukung Soerjadi. Tiga orang tewas dan ratusan orang luka-luka. Budiman dan para pengurus PRD lain buron. Ia dituding menghasut rakyat, memusuhi pemerintah. Malah, PRD disamakan dengan Partai Komunis Indonesia yang terlarang.

Akhirnya, Budiman dan para aktivis lain ditangkap. Budiman divonis 13 tahun penjara. Hukuman itu hanya dijalaninya tiga tahun, setelah mendapat remisi --menyusul tumbangnya Presiden Soeharto. Setelah bebas, Budiman kembali menggerakkan PRD, menuntut sisa-sisa Orde Baru agar dibersihkan, serta mengadili dan membubarkan Golkar.

Langkah lain Budiman adalah berusaha membangun aliansi politik dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Tapi, manuver ini tak lama. Tahu-tahu terbetik berita, Budiman mundur dari gelanggang politik. Ia tak mau menjadi figur sentral, dan ingin melanjutkan sekolah. Menariknya pula, ia tak lagi garang dan kompromistis. Inilah politik yang disebut Budiman sebagai ''kiri tengah''.

Kholis Bahtiar Bakri dan Asmayani Kusrini
[Edisi Khusus, GATRA, No 40 Beredar Jumat 15 Agustus 2003]

Silahkan Hukum Saya

Wawancara Budiman Sudjatmiko :

Silakan Hukum Saya 15 Tahun, atau Hukuman Mati Sekalipun..."
Majalah Tempo Edisi 09/02 - 03/Mei/97

---

BUDIMAN Sudjatmiko divonis 13 tahun penjara. Anak Cilacap yang hampir berusia 27 tahun itu, jika tak mendapat pengurangan hukuman, artinya ia akan bebas menjelang usianya ke-40 tahun nanti. Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik itu dipersalahkan memutarbalikkan fakta tentang pemerintah Orba, menghimpun gerakan buruh, membentuk PRD, dan tidak mengakui Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Vonis berat itu disambut dengan kritik pedas oleh jebolan ekonomi pembangunan UGM Yogyakarta itu. Budiman dan juga 11 orang aktivis PRD lainnya, sudah sejak persidangan memasuki babak-babak akhir, menyatakan boikot. Vonis pun dibacakan tanpa kehadiran anak muda itu di ruang sidang gedung pengadilan.

"Proses pengambilan keputusan pada pengadilan ini sama sekali tidak fair," kata Budiman Sudjatmiko kepada Iwan Setiawan dan Mustafa Ismail dari TEMPO Interaktif yang mewancarainya di penjara Salemba, Rabu (23/4) lalu -- lima hari sebelum vonis 13 tahun dijatuhkan padanya. Berikut petikan wawancara dengan Ketua Presidium Sementara KPO PRD (1995) dan Ketua Umum PRD sejak 1996 ini :

---

Apakah mosi tak percaya pada pengadilan itu merupakan strategi politik PRD untuk tetap melawan?

Begini. Ada prasyarat obyektif dan subyektif dalam suatu pengambilan keputusan. Secara obyektif proses peradilan ini sejak awal memang tidak adil, juga saat proses penangkapan kami. Kedua, ada prasyarat subyektif yaitu bagaimana respon kita terhadap sesuatu yang tidak adil ini. Tindakan perlawanan ini juga dipicu oleh kasus yang menimpa kami. Hal itu juga merupakan strategi kami menghadapi persidangan politik seperti ini. Pada hakekatnya persidangan itu tidak layak kami ikuti, karena sejak awal pihak hakim dan jaksa telah merusaknya. Secara makro, kami ingin menunjukkan bahwa pada hakikatnya yang diadili pada kasus ini adalah perbedaan pendapat. Setiap persidangan politik, pada hakikatnya mengadili perbedaan pendapat, padahal seharusnya perbedaaan pendapat tidak bisa diadili.

Jadi seharusnya bagaimana?

Seharusnya pemikiran-pemikiran yang berkembang ditampung dalam institusi-institusi yang demokratis. Juga dilakukan regulasi-regulasi politik, bukannya regulasi hukum. Regulasi politik seharusnya diperbaiki, jadi bukannya kami dikenai suatu regulasi hukum. Misalnya, dengan dicabutnya paket lima undang-undang politik, lebih dilonggarkannya MPR-DPR, dan kebebasan berorganisasi di mana perbedaan pandangan harus terakomodasi.

Aturan (regulasi) politik mana yang penting menurut Anda?

Kebebasan mendirikan partai politik dan kebebasan untuk mengikuti pemilu. Seharusnya parpol itu diberi wadah, minimal harus didengarkan, kalau tidak, ya, dipertimbangkan, untuk dipakai sebagai salah satu variabel pengambilan keputusan dan dijalankan.

Bagaimana jalannya sidang Anda, adakah diterapkan asas praduga tak bersalah?

Tidak. Sejak awal kita sudah dituduh dalang peristiwa 27 Juli 1997. Menko Polkam Soesilo Soedarman, Syarwan Hamid, dan Soeharto sendiri sudah ngomong demikian. Itu artinya, sebagai manusia hak-hak saya sudah tidak dihargai lagi sejak awal kasus ini.

Anda anggap pengadilan ini melanggar aturan?

Seperti yang telah saya katakan pada penuntut umum di pengadilan, bahwa sejak awal pengadilan sudah melanggar aspek yuridis pada pemeriksaan kasus ini. Oleh karena itu silakan hukum saya 15 tahun, atau 20 tahun, atau hukuman mati sekalipun. Bukan berarti itu buruk bagi kami, itulah kehormatan yang tertinggi bagi kami. Oleh karena itu saya katakan, tolong hukum kami dengan telanjang dan adili secara jujur dan jangan coba sekali-kali memberi jubah konstitusi atau yuridis terhadap apa yang sebenarnya tidak kami lakukan. Pengadilan ini sekedar memberi selubung yuridis yang sejak awal dirancang untuk menjebak dan memukul kami.

Berarti Anda akan pasrah menerima keputusan hakim?

Itu lain persoalannya. Kita memang tidak bisa berharap banyak bahwa keputusan yang akan diambil pada proses pengadilan tingkat ini adil. Tetapi kita masih tetap percaya pada MA. Bahkan tim penasehat hukum kita masih ke MA untuk meminta fatwanya, tetapi ternyata fatwa itu belum turun dari MA dan proses persidangan tetap dijalankan.

Kita melihat proses yang terjadi pada persidangan kami di tingkat pengadilan negeri itu sudah tidak adil. Oleh karena itu, sejak awal hasilnya dapat diramalkan pasti tidak adil. Kita memang mencoba untuk tidak apriori. Kita bisa saja sejak awal menolak disidangkan. Tapi kita memilih mengikuti proses itu. Di lapangan kita pun membuktikan bersama-sama, dengan disaksikan oleh rakyat bahwa ternyata benar proses itu tidak fair. Sehingga kami punya cukup alasan untuk menolak persidangan pada tingkat ini.

Apakah akan naik banding ke pengadilan tinggi?

Permasalahan apakah nanti akan banding atau tidak, ya itu persoalan nanti. Proses pengambilan keputusan pada tingkat sekarang ini sama sekali tidak meyakinkan kami bahwa ini cukup adil. Masalah saksi misalnya, kita dikasih jatah empat sementara jaksa menghadirkan sampai 40 orang lebih. Saksi pihak kamipun hanya baru dipenuhi tiga orang. Kita minta satu lagi, tidak bisa. Pembelaan yang saya sampaikan kepada pengadilan tidak bisa membantu, sebaliknya dengan penasihat hukum saya.

Lalu apa yang akan Anda lakukan selanjutnya?

Ya, nanti akan kita bicarakan dengan teman-teman apakah kita akan menggunakan hak banding atau tidak. Tapi yang jelas, kami tidak akan datang di ruang persidangan. Kalaupun kita dipaksa masuk ke ruang sidang, kita akan keluar lagi.

Sejak kapan Anda melihat pengadilan ini tidak adil?

Sejak mulai pembacaan tuntutan. Meskipun hal itu saya rasakan sudah lama. Kita catat satu per satu. Tapi mencapai klimaksnya ketika tuntutan dibacakan. Itu jelas melewati hak saya untuk diperiksa sebagai terdakwa, kemudian melewati hak saya untuk memeriksa barang bukti. Soal barang bukti ini saya tidak pernah diberikan kesempatan. Ada sekian ratus barang bukti dalam berkas. Tapi selama ini hanya ditunjukkan satu-satu, saya kira tidak sampai 10 barang bukti. Padahal kita minta diberi waktu satu hari untuk pemeriksaan barang bukti tersebut. Belum tentu semuanya itu ada dalam tuntutan. Jaksa mengambil satu barang yang kemudian dimasukkan ke dalam berkas yang tidak pernah ditunjukkan pada saya. Bagaimana saya bisa mengetahui apakah ini barang saya atau bukan.

Apakah barang bukti itu ditunjukkan ?

Tidak. Itu tidak pernah ditunjukkan pada saya. Tapi kemudian muncul dalam surat tuntutan.

Kapan pembacaan tuntutan untuk Anda?

Tanggal 14 April 1997. Tapi tidak pernah ada pemeriksaan barang bukti. Bahkan hak kita untuk mendapatkan tambahan saksi ahli tidak dikabulkan. Demikian pula hak untuk memberi keterangan sebagai terdakwa, juga tidak diberikan.

Kapan saksi ahli itu diajukan?

Tanggal 10 April 1997. Saya bersedia diperiksa sebagai terdakwa, tapi tolong diperiksa juga saksi ahli yang sudah hadir.

Apa alasan mereka menolak?

Kita tidak bisa menghadirkan pada minggu kemarin. Karena memang saksi sedang berada di luar kota.

Siapa saksi itu?

Waktu itu ada beberapa alternatif. Ada Vedy R. Hadiz, ada Arief Budiman. Yang hadir pada tanggal 10 April itu adalah Vedy R Hadiz, dia ahli perburuhan dan peneliti pada Murdoch University, Australia. Jadi dia bolak-balik dari Australia ke Indonesia.

Arief Budiman dihadirkan dalam kapasitas sebagai apa?

Arief Budiman kita mintakan sebagai ahli masalah gerakan sosial. Arief Budiman mencoba melihat fenomena gerakan PRD.

Kapan mulanya Anda melakukan mosi tidak percaya terhadap pengadilan?

Saya tidak tahu persis. Tapi ini muncul sebagai protes kami yang sangat keras. Sejak awal penangkapan, proses pembentukan opini publik terhadap kami sudah sangat jelas rekayasanya. Pemerintah sepertinya tak tahu malu lagi, mereka merasa tak perlu mengkoreksi ini. Mereka begitu saja mengubah tuduhan dari 27 Juli ke komunis, dari komunis ke merongrong Pancasila. Semuanya berjalan begitu saja, tanpa adanya suatu koreksi. Itu secara politik. Secara hukum jelas, jaksa tidak pernah menjelaskan perbuatan apa yang sesungguhnya kami lakukan yang dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menangkap kami. Kami ditangkap, kemudian ditekan secara fisik dan psikis, dan mereka minta apa saja dari kami. Apa yang keluar dari pemeriksaan itulah yang dijadikan bukti.

Jadi perbuatan yang Anda lakukan itu tidak pernah disebutkan?

Tidak pernah disebutkan, apakah mendirikan PRD, aksi bersama buruh, atau mendalangi kerusuhan 27 Juli? Tidak pernah disebutkan.

Bagaimana proses pergeseran tuduhan dari dalang Peristiwa 27 Juli hingga menyelewengkan ideologi Pancasila?

Saya sendiri tidak tahu persis bagaimana bergesernya. Karena waktu itu memang saya dalam perburuan. Saya dalam pengejaran sehingga sulit mendapat akses ke media massa. Tapi pada waktu kami ditangkap, yang dikumandangkan bahwa saya dalang peristiwa 27 Juli, dan itu adalah komunis. PRD adalah komunis. Kemudian saya ditangkap di Badan Intelejen ABRI (BIA), saya tidak pernah dapat informasi apa-apa selama seminggu. Saya dipres, ditekan. Sampai hal-hal yang paling tidak punya relevansi, tentang keluarga saya, tentang masa kecil saya, dikait-kaitkan. Siapa manusia yang sempurna sih? Sehingga kemudian mereka melihat ada hal yang tidak sempurna dari masa lalu saya, diambil dan dianggap punya hubungan langsung dengan Peristiwa 27 Juli. 'Kan mengada-ada sekali.

Misalnya?

Misalnya waktu saya SMA. Saya pernah membuat kelompok diskusi. Saya pernah dipanggil Kaditsospol karena bikin kelompok diskusi itu. Waktu itu saya mengirim surat, saya mengutip disertasi Soe Hok Gie, dia bicara kelompok-kelompok diskusi pada tahun 40-an. Diantaranya bernama Marx House, apalah. Waktu itu kebiasaan saya kalau saya menulis surat tidak sekedar menuliskan sesuatu berdasarkan apa adanya. Saya sering pakai gaya bahasa pars pro toto, satu bagian kecil untuk menerangkan semua. Saya bicara yang perlu kita bentuk adalah Marx House, misalnya seperti itu. Sebenarnya yang saya ingin katakan yang perlu kita dirikan adalah suatu kelompok diskusi. Hanya Marx House itu pernah menjadi predikat suatu kelompok diskusi. Saya pakai itu sebagai misal. Konteksnya yang kita butuhkan sebagai generasi muda adalah sebuah Marx House yang lain. Tidak berarti kelompok diskusi saya namakan Marx House.

Itu 'kan sangat gegabah. Itu dianggap sebagai fakta bahwa saya akan mendirikan Marx House atau lembaga marxisme. Itu didapat dari Kaditsospol Bogor yang dikumpulkan oleh jaksa. Pada surat tuntutan jaksa, ada yang memberatkan bahwa, terdakwa sejak mudanya tertarik pada marxisme sehingga pola pikir terdakwa selalu benci pada orde baru dan tidak pernah melihat hasil-hasil positifnya. Jadi pikiran saya mau diadili hanya karena saya pernah punya ide seperti itu. Celaka sekali. Apakah karena dulu pernah bolos sekolah lalu dihubung-hubungkan sekarang saya jadi pemberontak. Kan celaka sekali.

Tuduhan untuk Anda?

Tuduhan terhadap saya adalah merongrong, menyelewengkan ideologi negara. Jadi Undang-undang Subversif Pasal 1 ayat 1 angka i huruf a. Itu yang primer. Kami langsung dikenakan pada primernya.

Apa indikasi-indikasi yang mendukung betul bahwa pengadilan telah merekayasa proses tersebut?

Pertama, saksi-saksi pada faktanya adalah saksi meringankan. Tidak ada yang memberatkan, minimal netral. Padahal itu dihadirkan jaksa. Jadi hampir 40 saksi itu faktanya rata-rata meringankan. Mereka itu para buruh, orang Depnaker. Kemudian jaksa dalam tuntutannya, untuk memberatkan, tidak mengutip saksi-saksi yang mereka hadirkan sendiri. Justru yang dipakai adalah keterangan-keterangan saksi dari antara kita sendiri, sesama tahanan yang dibacakan, yang sebenarnya sudah kami cabut. Karena saya tidak mau jadi saksi mereka, itu hak saya.

Waktu Anda dimintai keterangan di BIA apakah hal itu juga dipakai?

Waktu di BIA tidak jelas siapa yang memeriksa. Tapi itu banyak dipakai juga. Pertama, dikatakan pikiran saya Marxis sejak awal. Kedua, keterangan-keterangan saya yang dipakai adalah sebagian besar atau semuanya dari saksi di antara kami sendiri yang sudah kami cabut (saksi mahkota). Tapi nampaknya jaksa tidak peduli. Sebenarnya sebagai sesama terdakwa kita boleh tidak memberi keterangan.

Apakah pengadilan bertanya mengapa Anda mencabut keterangan?

Alasannya, pertama, karena kami belakangan baru tahu hak-hak kami sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kedua, jaksa tampak enggan sekali menghadirkan saksi-saksi yang meringankan kami. Padahal untuk kasus Oki mereka bisa menghadirkan dari Amerika, Kasus Bintang bisa mendatangkan dari Jerman. Sekarang soal saksi ahli untuk Dita Sari, Coen Husein, Soleh (tiga aktivis PRD yang disidangkan di Surabaya), yang ada di bawah kekuasaan mereka, mengapa tidak dihadirkan di Jakarta.

Alasan hakim, karena para saksi ahli itu sedang dihadirkan untuk sidang di Surabaya. Lho, itu 'kan masalah koordinasi. Ada yang mis-koordinasi di tangan kejaksaan jangan kami yang dirugikan. Justeru waktu itu, saksi-saksi dari Jakarta yang mau dibawa ke Surabaya. Katanya Kurniawan dan Suroso (aktivis PRD di Jakarta) tidak bisa dihadirkan, padahal mereka berdua sudah menyatakan bersedia hadir ke Surabaya. Akhirnya mereka membacakan BAP saksi. Padahal semua keterangan sudah kami cabut, tapi tetap dimuat.

Ketiga, Jaksa Agung Singgih pernah mengatakan pengadilan-pengadilan politis harus sudah selesai sebelum kampanye. Ini apa maksudnya. Seolah-olah mengejar target. Seolah-olah pengadilan bukan tergantung pada proses internal dynamic dari proses persidangan itu sendiri, tapi dari suatu proses persidangan non yuridis alias peristiwa politik. Seolah-olah kita dikejar waktu untuk mencari pembenaran-pembenaran materil. Berarti sangat sewenang-wenang.

Apa Anda tidak rugi sendiri dengan mosi tidak percaya itu?

Kita sudah yakin keputusan yang diambil hakim tidak adil. Karena prosesnya sudah cacat. Nanti kita perkarakan lagi. Pada level ini kita sudah yakin, ini tidak adil. Di Pengadilan Tinggi atau MA akan kita usahakan lagi.

Apakah tidak ada jalan lain?

Pertama, ini contoh terakhir dari sekian banyak kasus politik yang sudah terjadi. Sebenarnya bisa dengan segala pembuktian seluruh proses persidangan politik di Indonesia, kami dulu bisa saja menolak untuk diadili. Bisa saja ketika kami dibawa ke pengadilan pada waktu pembacaan dakwaan pertama, kami tidak perlu diberikan saksi. Kami dulunya punya rencana seperti itu. Namun kemudian, itu tampak apriori. Sekarang kita ikuti secara langsung dan kita ingin rakyat mengikuti proses pembuktian kami. Dan pada akhirnya, di penghujung jalan ini semua bukti sudah kami buktikan. Minimal kami sudah mencoba taat hukum. Ternyata ada sejumlah bukti permulaan yang cukup untuk mengatakan sidang tidak adil. Sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan jaksa ketika menangkap kami adalah tidak bisa menunjukkan apa perbuatan kami. Bukti dan fakta sudah cukup, sehingga itu kami putuskan.

Kami mendengar, dari dalam buipun Anda masih akan melawan, antara lain dengan memboikot pemilu. Bagaimana caranya?

Satu hal yang jelas, teman-teman yang masih di luar akan bergerak. Mereka itu adalah Komite Pimpinan Pusat (KPP) PRD.

Kami akan didengar oleh Sejarah

"Kami Akan Didengar oleh Sejarah"*

---

Ketika muncul pertama kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 12 Desember lalu, ada seloroh untuk Budiman Sudjatmiko, "Wah, Budiman sudah tidak berwajah komunis lagi." Ketika itu, Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang gelap itu menampakkan wajah putih bersih. Tidak seperti pada penampilan biasanya ketika Iko, demikian pria kurus berkacamata minus itu dipanggil, memimpin demonstrasi-demonstrasi: berkeringat, merah, terbakar sinar matahari. Mungkin demikianlah asosiasi tersebut.

Budiman "wajah komunis" yang dimaksud gurauan itu, 26 tahun, bersama dengan teman-temannya di PRD ditahan atas dasar tuduhan sebagai dalang Insiden 27 Juli. Tapi, dalam proses penyelidikan, malah pertanyaan-pertanyaan tidak mengarah ke insiden itu sendiri. Karenanya, sudah bisa ditebak kalau pengadilan terhadap Budiman dan kawan-kawannya memang hanya politis. "Proses ini bukan proses hukum, tapi proses politik," kata Budiman.

Berikut wawancara Budi Nugroho dari D&R dengan Budiman Sudjatmiko, ketika ikut bersama orang tua Iko menjenguk di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba, sehari setelah sidang pertama.

---

Apa kegiatan Anda sehari-hari kini?

Di Rutan Salemba, saya belum melakukan apa-apa, masih berbenah kamar.

Apakah Anda akan menyusun pledoi sendiri?

Ya, saya merencanakan akan menyusun pembelaan sendiri.

Anda berada di mana ketika terjadi pengambilalihan kantor DPP PDI, 27 Juli lalu?

Saya waktu itu makan dengan teman. Waktu itu, saya berencana pergi ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta karena ada diskusi Majelis Rakyat Indonesia. Lokasi saya makan memang tidak terlalu jauh. Jadi siang itu, pas terjadi bentrokan, saya melihat massa berlari ke arah LBH dan Jalan Salemba. Saya juga melihat pasukan berusaha mengepung kantor LBH. Melihat itu, saya keluar, menuju kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), yang terletak di kawasan Kramat. Di sana, saya bertemu dengan teman-teman sampai sore.

Ada yang menduga, penyusunan buku Menuju Demokrasi Multipartai Kerakyatan melibatkan orang luar PRD....

Saya adalah salah seorang penyusun, kemudian Anom Astika, Andi Arief, dan beberapa teman lainnya. Itu program PRD. Kami enggak mungkin melibatkan orang lain. Untuk sumber teoritis, wajar kalau kami memakai kutipan atau referensi pendapat ahli yang banyak juga beredar di masyarakat. Kami banyak belajar dari majalah Prisma tahun 1980-an, saat banyak menulis tema sosial, politik, dan ekonomi Indonesia mutakhir.

Tugas saya dan teman-teman lebih pada perumusan redaksional; sedangkan pokok-pokok pikiran sudah lahir dari proses diskusi panjang yang sudah kami awali setelah kepemimpinan beralih dari Sugeng Subagyo.

Sudahkah Anda punya rencana masa depan, apa pun putusan pengadilan nanti?

Seandainya PRD tidak dilarang dan bila tetap dikehendaki oleh teman-teman, saya akan tetap memimpin PRD. Komitmen perjuangan saya tidak akan berubah, tapi itu semua tergantung situasi politik.

Bagaimana dengan rencana pribadi?

Untuk pribadi apa, ya? Kawin mungkin, ha-ha-ha.... Saya enggak punya rencana pribadi, saya masih belum terlalu membayangkan bagaimana mendudukkan hal itu. Dalam agenda saya, yang ada adalah apa yang harus saya lakukan dengan PRD.

Apakah Anda masih berniat melanjutkan studi?

Ya, mungkin akan saya coba. Kalau ada waktu, saya dengan beberapa teman mau mencoba, entah di Universitas Terbuka atau program jarak jauh.

Di bidang apa?

Saya pikir, karena saya masih butuh banyak referensi, mungkin saya mengambil spesialisasi di bidang tertentu. Satu hal yang membuat saya pribadi tertarik pada kasus PRD ini karena saya banyak belajar tentang hukum, bagaimana proses ketika saya diperiksa sebagai saksi dan segala macam.

Saya melihat sebenarnya profesi hukum kalau digunakan secara baik akan sangat banyak membantu proses perjuangan demokrasi. Mekanisme hukum yang baik yang ternyata menjadikan proses demokrasi yang sebenarnya diterima secara konvensional, ditafsirkan secara sewenang-wenang.

Komitmen saya, kalau kita melihat ukuran hukumnya, saya yakin potensi-potensi politik yang ada dalam masyarakat kita bisa mendapat perlindungan hukum, sehingga tidak harus satu proses politik ditindak di luar batas kewajaran. Dengan demikian, kalau hukum memberikan kepastian, saya yakin situasi politik kita akan sangat sehat sekali. Barangkali, yang kami alami, opini yang terbentuk di masyarakat tentang kasus kami itu justru karena memang tidak pastinya hukum. Sejak awal, kami dituduh sebagai dalang Kerusuhan 27 Juli. Tapi, sampai pemeriksaan ternyata tidak banyak ditemukan pertanyaan tersebut. Tudingan-tudingan yang seharusnya hanya boleh dikeluarkan dalam suatu vonis pengadilan sudah dituduhkan terlebih dahulu. Hal tersebut menyebabkan proses politik yang ada tidak muncul secara wajar, opini politik yang muncul di masyarakat juga tidak muncul secara wajar. Sebab, semuanya telah terdistorsi oleh adanya pernyataan-pernyataan yang mendahului keputusan hukum.

Jadi, pengalaman apa yang Anda petik dari Peristiwa 27 Juli?

Manfaat positifnya satu saja. Terus terang saja, sejak meletusnya Peristiwa 27 Juli, saya berpikir, gerakan prodemokrasi di Indonesia masih harus melakukan evaluasi. Pada saat kesadaran rakyat sudah cukup kritis, karena tidak ada penyaluran, tidak ada lembaga yang cukup mampu membawa suara rakyat, akhirnya artikulasi politik mereka ditunjukkan dengan tindakan-tindakan anarkis. Seandainya rakyat sudah terdidik secara politis, mereka terbiasa berorganisasi dan berdialog, tidak akan terjadi pembakaran-pembakaran seperti itu.

Kepala Staf Sosial Politik ABRI Syarwan Hamid menilai PRD sebagai organisasi yang meniru Partai Komunis Indonesia (PKI), melihat struktur organisasinya....

Ya, kalau Syarwan Hamid bicara jajaran PRD mirip PKI, saya ingin katakan juga Golkar itu, kalau pakai cara berpikirnya, strukturnya juga sama dengan PKI. Karena apa? Di sana juga ada ormas buruhnya, ada Setral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, ada Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, ada Himpunan Wanita Karya. Itu kalau kita mau ikut cara berpikirnya Syarwan Hamid, tapi saya enggak mau ikut cara berpikirnya Syarwan. Saya mau katakan bahwa yang Golkar lakukan dan yang PRD lakukan itu adalah sesuatu yang konvensional, itu format standar organisasi kepartaian yang sudah diterima di seluruh dunia. Suatu organisasi serikat buruh untuk memiliki organisasi mahasiswa tidak harus beraliran komunis. Di Eropa banyak serikat buruh yang beraliran Kristen-demokrat dan didukung partai kristen demokrat. Di Indonesia, Majelis Syura Muslimin Indonesia dulu punya, serikat buruh sendiri, NU juga punya serikat buruhnya sendiri, Partai Nasional Indonesia juga punya, PKI juga punya organisasi massanya sendiri. Itu semua format yang wajar dalam politik. Yang tidak wajar adalah justru sistem kepartaian di Indonesia.

Lalu, soal asas sosial-demokrasi-kerakyatan sebagai ideologi PRD? Mengapa bukan Pancasila?

Bagi kami, Pancasila sebagai ideologi negara sejak awal kelahirannya dimasukkan untuk pemersatu yang mengutamakan kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang kami lakukan adalah mencoba mengembalikan dalam konvensi yang telah diterima banyak orang. Artinya, Pancasila sebagai ideologi universal, sebagai ideologi yang terbuka, bisa ditafsirkan oleh perkembangan aliran-aliran politik dan perkembangan politik di masyarakat.

PRD mengambil asas sosial-demokrasi-kerakyatan karena asas tersebut memahami bahwa PRD lahir dari suatu masyarakat yang mengalami industrialisasi yang memunculkan kelas buruh, kesenjangan sosial. Hal itu mengakibatkan perlunya perubahan proses pembangunan. Harus terjadi program pembangunan yang berorientasi kerakyatan sebagai poros strategi. PRD adalah partai yang berorientasi kepada program, sehingga kami lebih mengacu pada sejauh mana kemampuan kami merespons aspirasi masyarakat.

Jadi, lahirnya PRD dengan asas sosial-demokrasi-kerakyatan sebenarnya bukan untuk menyia-nyiahan Pancasila, tapi lebih pada operasionalisasi partai sebagaimana disebut dalam program-programnya, untuk menangani ekses-ekses pembangunan.

Perkembangan organisasi dan keanggotaan PRD sampai saat ini?

Setelah kongres, kami belum sempat melakukan pendataan. Tapi, sudah mulai terbentuk care taker di heberapa daerah, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Yang terdaftar sebagai peserta yang punya mandat suara dalam kongres ada 107 orang. Jumlah itu diharapkan bisa men-support berdirinya kepengurusan daerah di cabang-cabang.

Bagaimana pendapat Anda tentang hakim yang mengadili kasus-kasus politik seperti kasus PRD ini?

Hakim di Indonesia berada di bawah kekuasaan eksekutif. Itu sudah menunjukkan satu indikasi yang jelas bahwa kekuatan pengambilan keputusan hukum dalam pengadilan berada di bawah otoritas kekuasaan eksekutif. Dari situ sudah ditunjukhan tidak terpenuhinya asas-asas sebagai negara hukum.

Untuk kasus-kasus yang berlatar belakang politik, apalagi yang dituduh antipemerintah, sulit kita mengharapkan adanya peradilan yang fair karena hakim berada di bawah otoritas kekuasaan yang secara langsung terlibat dalam proses politik itu. Saya pesimistis pengadilan ini akan menjadi suatu peradilan yang fair. Karena itu, kami menyadari yang terjadi dalam proses ini sebenarnya bukan proses hukum, tapi proses politik. Karena ini proses politik, ukuran-ukurannya menjadi sangat kabur. Karena, kebenaran politik itu kan ditentukan oleh kekuasaan, oleh power. Karena itu, saya enggak berharap banyak dari pengadilan ini. Tapi, saya bisa berharap banyak bahwa kami akan didengar oleh sejarah. Biarlah kebenaran dan kesalahan ditentukan oleh sejarah.

*)D&R, 21 Desember 1996

Kami tidak Makar

"Mereka Tak Pernah Bisa Membuktikan Kami Makar"

Tempo Edisi 42/01 - 13/Des/1996

---

Para dedengkot Partai Rakyat Demokratik (PRD) mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Dalam peradilan yang berlangsung Kamis, 12 Desember lalu, jaksa mendakwa mereka dengan tuduhan subversi: merongrong atau menyelewengkan ideologi Negara Pancasila, atau Haluan Negara. Sidang Ketua PRD, Budiman Sudjatmiko, Ketua SMID Jabotabek Garda Sembiring, dan tiga rekannya, Yakobus Eko Kurniawan, Suroso, dan Ignatius Kurniawan, digelar di PN Jakarta Pusat. Sedangkan perkara empat anggota PRD lainnya, bersama Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Muchtar Pakpahan, disidangkan di PN Jakarta Selatan.

Jaksa menjerat sepuluh tersangka itu dengan pasal 1 jo pasal 3 Undang-Undang Anti Subversi Nomor 11/PNPS/1963 jo pasal 55 jo pasal 64 KUHAP. Dengan begitu, para terdakwa politik ini bisa diancam hukuman maksimal berupa hukuman mati.

Anehnya, anak-anak muda itu bukannya diadili dengan dakwaan sebagai biang kerusuhan 27 Juli --sebagaimana pernah digembar-gemborkan para pejabat pemerintah. Tapi, serangan jaksa lebih tertuju pada serangkaian aksi demonstrasi yang mereka lakukan sejak 18 Juli 1995 hingga 27 Juli 1996. Jaksa hanya mengaitkan peran mereka dalam Peristiwa 27 Juli, dengan tuduhan "berada diantara massa yang melakukan kerusuhan di sekitar Jalan Diponegoro" itu.

Selain itu, para aktivis PRD juga didakwa membikin dan menyebarkan manifesto PRD--yang dianggap berbau komunis. Tak hanya itu, mereka juga dipersalahkan lantaran telah memberikan PRD Award kepada orang-orang yang dibilang nyata-nyata menentang pemerintah. Antara lain, Xanana Gusmao, Pramoedya Ananta Toer, Goenawan Moehamad, Thomas Wanggay, Sri Bintang Pamungkas, serta George Junus Aditjondro.

Sebelum sidang ditutup, Hakim Sofinan Sumantri, SH, memberi kesempatan kepada Budiman Sudjatmiko yang diadili terpisah dengan empat rekannya itu, untuk memberikan tanggapan atas dakwaan jaksa. "Saya mengerti dakwaan jaksa karena disampaikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi saya tidak mengerti subtansi dakwaannya," ujar Budiman. Saat di persidangan yang ditumpleki ratusan pengunjung (umumnya aktivis, wartawan, tersangka kerusuhan 27 Juli, dan petugas keamanan), Budiman tampak tenang. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan celana hitam.

Tim penasehat hukum terdakwa, yang terdiri dari Luhut MP Pangaribuan, SH, Amir Syamsudin, SH, dan Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM, serta dua anggota lainnya, minta waktu untuk menyusun eksepsi. Hakim mengabulkan hingga tanggal 19 Desember 1996.

Budiman Sudjatmiko ditahan di Kejaksaan Agung, sejak tanggal 12 Agustus 1996. Ia sempat mengalami perpanjangan masa tahanan sebanyak tiga kali. Seusai sidang, ia tampak rileks. Raut mukanya bersih. Pengunjung sidang yang menyapanya, dibalas dengan senyuman. Sesekali ia meneriakkan kata "Hidup Demokrasi", seraya mengepalkan tangan kanannya ke atas. "Ini merupakan rekayasa penguasa," kata pria berusia 26 tahun yang akrab dipanggil Miko ini, menanggapi persidangan dirinya dan rekan-rekannya. Seusai sidang, ketika berada di dalam ruang penasehat hukum,TEMPO Interaktif berusaha masuk untuk mewancarai bekas mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Gajah Mada itu.

---

Benarkah semua dakwaan yang dituduhkan jaksa kepada Anda ?

Tidak benar. Itu semua merupakan rekayasa penguasa. Seolah-olah kami melakukan gerakan makar. Tapi mereka (penguasa), tidak bisa membuktikan. Dan kami yakin, bahwa mereka tidak akan pernah bisa membuktikan jika kami melakukan makar. Karena pada dasarnya, makar adalah gerakan konspirasi yang tertutup dan memiliki pasukan. Sementara kami adalah gerakan terbuka, dan tidak memiliki pasukan.

Jika Anda tidak bersalah, kenapa Anda mau diadili ?

Saya tidak bisa lepas dari otoritas kekuasaan ketika berada di tahanan. Dan mereka menggunakan tuduhan bahwa saya sebagai dalang kerusuhan 27 Juli. Lalu saya ditangkap, dan ditahan.

Betulkah Anda melakukan tindakan subversi ?

Tuduhan itu tidak pernah bisa dibuktikan. Mereka sebenarnya hendak mengadili pikiran-pikiran kami.

Apakah Anda merasa dijadikan kambing hitam ?

Oh, jelas.

Apakah Anda akan menuntut balik pemerintah ?

Tunggu saja, dan lihat.

Bukankah Anda memang melakukan serangkaian aksi antara tahun 1995-1996?

Itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat.

Azas Anda adalah sosial demokrat, bukankah itu mencerminkan sebuah gerakan ?

Itu azas organisasi. Itu adalah sesuatu yang wajar sebelum tahun 1985, sebelum paket undang-undang politik ditetapkan. Sebelum undang-undang politik, semua orsospol punya azas dan kekhasannya sendiri. Kami tidak menentang Pancasila sebagai ideologi negara.

Apakah Anda menerima Pancasila sebagai ideologi ?

Saya menerima Pancasila sebagai idelogi, tapi bukan Pancasila sebagai organisasi. Pancasila adalah azas masyarakat dan bukan azas kelompok masyarakat.

Apakah jiwa Anda merasa Pancasila ?

Tentu, karena saya adalah warga negara Indonesia.

ANY